bahasinfo.net – Donald Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) dengan kebijakan kontroversial terkait gender dan keberagaman. Langkah ini menindaklanjuti janji-janji yang dia sampaikan selama masa kampanye, menegaskan hanya ada dua gender, yaitu laki-laki dan perempuan.
“Mulai hari ini, kebijakan resmi pemerintah Amerika Serikat adalah hanya ada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan,” ujar Trump dalam pidato pelantikannya pada Senin (20/1/2025), seperti dilaporkan oleh BBC.
Perintah Eksekutif tentang Gender
Pemerintahan Trump berencana menandatangani perintah eksekutif yang secara resmi mengakui hanya dua jenis kelamin dan menyatakan bahwa identitas gender tidak dapat diubah. Langkah ini menjadi simbol kebijakan yang lebih konservatif dibandingkan pemerintahan sebelumnya, dengan fokus pada menghapus pengaruh program-program yang mendukung keberagaman dan inklusi.
Kebijakan Anti-DEI di Pemerintah Federal
Kebijakan baru ini juga mencakup penghentian program yang terkait dengan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) di seluruh lembaga pemerintah federal. Dana untuk program DEI akan dihentikan, dan pemerintah akan meninjau ulang kantor-kantor yang sebelumnya dibentuk atau diganti namanya karena inisiatif DEI.
Menurut pejabat pemerintah, langkah ini adalah bagian dari janji Trump untuk “mengakhiri budaya woke di pemerintahan federal.” Namun, hingga saat ini, belum ada konfirmasi apakah kebijakan ini akan diperluas ke sektor swasta. “Bisnis harus menunggu dan melihat perkembangan lebih lanjut,” ujar seorang pejabat.
Kebijakan ini memicu pro dan kontra di berbagai kalangan, dengan pihak konservatif menyambutnya sebagai langkah maju, sementara pihak lainnya mengkritik langkah tersebut sebagai mundur dari upaya mendukung keberagaman dan hak asasi manusia.
“Baca Juga : Pelantikan Donald Trump Termahal dalam Sejarah AS, Ini Biayanya”
Sejak Donald Trump kembali terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Sejumlah perusahaan besar mulai mengambil langkah untuk mengakhiri atau mengurangi program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI). Beberapa perusahaan seperti McDonald’s, Walmart, dan Meta, induk dari Facebook dan Instagram, telah mengurangi fokus pada inisiatif DEI mereka.
Namun, tidak semua perusahaan mengambil langkah serupa. Raksasa teknologi Apple, bersama dengan pengecer besar seperti Target dan Costco, secara terbuka mendukung dan mempertahankan program DEI mereka. Mereka menegaskan komitmen terhadap inisiatif yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan berkeadilan.
DEI dan Kontroversinya di AS
Pendukung program DEI melihatnya sebagai upaya penting untuk mengatasi diskriminasi yang masih ada berdasarkan ras, gender, orientasi seksual, dan karakteristik lainnya. Gagasan ini mendapatkan momentum setelah protes besar-besaran tentang keadilan rasial yang terjadi pasca pembunuhan George Floyd pada tahun 2020.
Inisiatif ini dianggap sebagai langkah progresif untuk menciptakan kesetaraan dan keberagaman di tempat kerja dan masyarakat luas. Namun, di bawah pemerintahan Trump, fokus pada kebijakan yang lebih konservatif telah menempatkan program DEI di bawah sorotan tajam.
Masa Depan Program DEI di Era Trump
Kebijakan Trump yang bertujuan mengurangi pengaruh program DEI di lembaga pemerintah memicu beragam tanggapan dari sektor swasta. Beberapa perusahaan memilih menyesuaikan langkah mereka untuk mencerminkan perubahan kebijakan nasional. Sementara yang lain tetap berkomitmen pada nilai keberagaman dan inklusi.
Keberlanjutan program DEI di Amerika Serikat akan sangat bergantung pada dinamika politik, sosial, dan ekonomi, terutama dengan perubahan kebijakan di bawah pemerintahan baru.
“Baca Juga : MotoGP 2025: Jadwal Lengkap dan Tanggal Balapan Mandalika”