Jubir Kantor Presiden: Studi Banding Tak Ganggu IKN
bahasinfo.net – Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Adita Irawati, menegaskan bahwa studi banding Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke Mesir, Turki, dan India tidak akan menghambat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Studi banding ini bertujuan untuk melihat desain gedung legislatif dan yudikatif sebagai referensi pembangunan IKN.
Menurut Adita, rencana tersebut telah dikonsultasikan dengan Presiden Prabowo Subianto. Ia memastikan bahwa pemerintahan Prabowo tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN sesuai rencana.
“Setiap langkah yang diambil oleh para menteri tentu sudah melalui konsultasi dengan Presiden. Seperti yang sudah disampaikan, pembangunan IKN tetap berjalan,” ujar Adita dalam acara INTERUPSI bertajuk “Prabowo: Ada yang Melawan Soal Efisiensi Anggaran” pada Kamis (13/2/2025).
Adita menjelaskan bahwa studi banding ini dilakukan untuk memastikan IKN dapat berfungsi secara penuh sebagai ibu kota negara dari segi politik.
“Kementerian teknis melakukan studi banding agar IKN dapat benar-benar menjadi pusat pemerintahan yang mencakup yudikatif, legislatif, dan eksekutif,” katanya.
Ia juga menanggapi rencana kunjungan ke Turki yang menjadi bagian dari pembicaraan antara Prabowo dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Bogor beberapa hari sebelumnya.
“Ketika Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Erdogan, salah satu topik yang dibahas adalah potensi kerja sama antara Indonesia dan Turki. Kunjungan ke Turki bisa saja terkait dengan pembicaraan tersebut,” jelas Adita.
“Baca Juga : Trump Ultimatum Hamas: Bebaskan Sandera atau Tak Ada Gencatan”
Dengan demikian, pemerintah memastikan bahwa studi banding ke tiga negara ini bertujuan untuk memperkuat konsep dan desain IKN, tanpa mengganggu jalannya pembangunan yang telah direncanakan.
Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan studi banding ke Mesir, Turki, dan India. Tujuan utama kunjungan ini adalah mempelajari desain gedung legislatif dan yudikatif yang akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Dody, Presiden Prabowo menginginkan revisi terhadap desain kantor lembaga legislatif dan yudikatif di IKN. Desain awal yang dirancang pada era pemerintahan Presiden Jokowi kini perlu disesuaikan dengan visi pemerintahan saat ini.
“Dalam rapat terakhir bersama Presiden Prabowo, beliau meminta agar desain kantor legislatif di IKN dikaji ulang melalui studi banding ke tiga negara, yaitu Mesir, Turki, dan India,” jelas Dody di Kantor Kementerian PU.
Presiden Prabowo menilai bahwa referensi dari negara-negara tersebut dapat memberikan wawasan baru dalam perancangan gedung-gedung penting di IKN. Dengan demikian, kantor-kantor seperti DPR, Mahkamah Agung (MA). Dan Mahkamah Konstitusi (MK) di IKN dapat dibangun dengan desain yang lebih sesuai dengan kebutuhan pemerintahan modern.
Kementerian PU kini tengah menyiapkan berbagai aspek teknis yang diperlukan sebelum pelaksanaan studi banding. Pemerintah ingin memastikan bahwa infrastruktur IKN mencerminkan konsep ibu kota yang kuat secara politis dan mampu menunjang jalannya pemerintahan secara optimal.
Dody menambahkan bahwa hasil studi banding ini akan menjadi dasar dalam perancangan ulang kantor-kantor pemerintahan di IKN. Pemerintah berkomitmen untuk membangun ibu kota yang tidak hanya modern. Tetapi juga memiliki tata kelola yang lebih baik dan sesuai dengan standar global.
“Baca Juga : Iran Didesak Cabut Fatwa Larangan Senjata Nuklir”
