Bahas info – Alexander Marwata, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menghadapi sorotan tajam setelah mengakui kegagalan lembaganya dalam memberantas korupsi. Pernyataan kontroversial ini memunculkan berbagai reaksi dan evaluasi terhadap kinerjanya selama periode kepemimpinannya.
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Marwata dengan jujur mengakui bahwa KPK tidak berhasil menjalankan tugasnya secara efektif. Meskipun telah duduk di kursi pimpinan sejak 2015, Marwata menyampaikan bahwa upaya memberantas korupsi belum membuahkan hasil signifikan seperti yang diharapkan. “Saya harus mengakui secara pribadi. Selama delapan tahun saya bertugas di KPK, kalau ditanya ‘apakah Pak Alex berhasil’, saya tidak akan sungkan, saya gagal memberantas korupsi,” ujarnya dengan tegas.
Pengakuan Marwata ini memicu beragam reaksi. Mantan penyidik, Yudi Purnomo Harahap, yang juga merupakan salah satu dari 57 pegawai yang diberhentikan pada 2021. Menilai bahwa pengakuan tersebut hanyalah sekedar omongan kosong tanpa tindakan nyata. Menurut Yudi, kegagalan KPK sudah menjadi fakta yang terlihat dari hasil survei yang menunjukkan citra publik terhadap KPK semakin merosot.
Namun, pendapat berbeda datang dari Julius Ibrani, Ketua Pusat Bantuan Hukum Indonesia, yang mengapresiasi kejujuran Marwata. Julius menilai bahwa pengakuan ini sebagai sindiran keras terhadap DPR yang dianggap sebagai pemicu pelemahan KPK melalui revisi UU KPK tahun 2019. “Pengakuan ini bukan hanya sekedar evaluasi internal. Tetapi juga sebuah kritik terbuka terhadap kebijakan legislatif yang mempengaruhi independensi dan kinerja KPK,” ujarnya.
Di tengah dinamika politik dan hukum yang kompleks, harus menghadapi berbagai tantangan seperti perubahan regulasi dan pergeseran dinamika internal. Peran supervisi dan koordinasi terhadap kasus korupsi yang seharusnya menjadi kekuatan KPK juga dirasakan terhambat.
”Simak juga: Menatap Pilkada Jawa Tengah 2024, Ancaman Kandang Banteng PDIP dan Dilema Figur“
Selain itu, penurunan jumlah operasi tangkap tangan (OTT) yang dianggap sebagai salah satu indikator keberhasilannya dalam menangani kasus korupsi juga menjadi sorotan. Meskipun KPK mencatat telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp16,27 triliun pada enam bulan pertama tahun 2023. Namun indeks persepsi korupsi Indonesia yang merosot menunjukkan tantangan yang lebih besar yang harus dihadapi oleh lembaga antirasuah ini.
Dalam konteks perjuangan melawan korupsi, pengakuan kegagalan Marwata menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas negara. Evaluasi ini tidak hanya penting bagi perbaikan internal KPK. Tetapi juga sebagai panggilan untuk reformasi lebih lanjut dalam sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.
Pada akhirnya, bagaimana KPK melanjutkan perjuangan mereka dan bagaimana tanggapan publik serta dukungan terhadap lembaga ini akan menjadi penentu arah ke depan dalam upaya bersama menciptakan tatanan yang lebih bersih dan transparan di negeri ini.
