Bahas info – Kontroversi mewarnai pernyataan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), yang menegaskan pendiriannya terkait pemberian bantuan sosial kepada korban judi online. Dianggapnya, bantuan sosial seharusnya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada para korban judi online.
Dalam sebuah pertemuan dengan media di Kantor DPP PKS pada Selasa (18/6/2024),[1] HNW menegaskan bahwa Kontroversi bantuan sosial seharusnya ditujukan kepada fakir miskin yang secara riil mengalami kesulitan ekonomi, seperti yang telah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Bagi mereka yang fakir miskin, bukan hanya karena judi online, tetapi karena berbagai sebab. Negara telah memiliki program bantuan sosial melalui DTKS,” ujar HNW dengan tegas.[2]
“Baca juga: Krisis di Pantai Santosa, Singapura Menghadapi Kerugian Besar Akibat Tumpahan Minyak“ [3]
HNW menegaskan bahwa penerima bantuan sosial seharusnya dipilih berdasarkan kriteria penerima manfaat yang sebenarnya, tanpa mempertimbangkan apakah mereka terlibat dalam kegiatan judi online atau tidak.[1] Baginya, hal ini menjadi urusan yang tidak relevan dalam pembagian bantuan sosial.
“Saya percaya, siapapun yang masuk dalam kategori penerima manfaat sesuai DTKS. Apakah terkait dengan judi online atau tidak, berhak untuk menerima bantuan sosial,” tambahnya.
Meskipun demikian, HNW menekankan pentingnya pemerintah memastikan bahwa bantuan sosial yang diberikan tidak disalahgunakan untuk kegiatan judi online di masa mendatang. Menurutnya, pengawasan ketat perlu diterapkan untuk memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar memberikan dampak positif bagi perekonomian penerima manfaat.
“Simak juga: Buah Penurun Kolesterol yang Harus Kamu Coba Setelah Idul Adha“ [5]
“Pemberian bansos kepada korban judi online harus dikritisi dengan seksama. Harus dipastikan bahwa bantuan itu tidak jatuh ke tangan yang tidak berhak atau tidak terdaftar dalam DTKS. Jika diberikan, harus dijamin tidak akan digunakan untuk judi online berikutnya,” tandasnya.
Pernyataan tegas HNW ini menjadi sorotan karena menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam program bantuan sosial. Serta upaya pencegahan agar bantuan tersebut tidak disalahgunakan.[4] Hal ini mencerminkan kepedulian dalam memastikan bahwa setiap bantuan sosial benar-benar mengalir kepada yang membutuhkan. Sekaligus melindungi integritas dan tujuan dari program tersebut.
[1] https://m.tribunnews.com/nasional/2024/06/18/pimpinan-mpr-ri-yang-harus-diberikan-bansos-itu-fakir-miskin-bukan-korban-judi-online#google_vignette
[2] https://news.detik.com/berita/d-7395769/keluarga-penjudi-online-dapat-bansos-mui-ingatkan-prioritas-orang-miskin/amp
[3] https://infolangsung.org/berita/pantai-pantai-indah-di-sentosa-island-singapura/
[4] https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/50074/t/Tak%20Selesaikan%20Akar%20Masalah,%20Pemerintah%20Blunder%20Usulkan%20Pelaku%20Judi%20Online%20Dapat%20Bansos
[5] https://jangkauaninfo.com/kesehatan/idul-adha-momen-di-mana-kita-sering-kali/
