Gempa Myanmar Tewaskan 3.354 Orang, Bantuan Terbatas oleh Junta
bahasinfo.net – Jumlah korban tewas akibat gempa dahsyat yang mengguncang Myanmar terus meningkat, mencapai 3.354 orang menurut laporan media pemerintah pada Sabtu (5/4/2025). Selain itu, sebanyak 4.850 orang mengalami luka-luka dan 220 orang masih dilaporkan hilang. Situasi ini memicu kekhawatiran global terkait penanganan bencana yang dianggap tidak memadai.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB mengungkapkan bahwa militer Myanmar membatasi akses bantuan kemanusiaan bagi korban gempa, terutama di daerah-daerah yang dianggap menentang pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat (4/4/2025), menyoroti kebijakan yang dianggap memperburuk krisis kemanusiaan.
Juru bicara kantor hak asasi manusia PBB, Ravina Shamdasani, menyatakan bahwa serangan udara yang dilakukan militer di wilayah-wilayah tertentu semakin memperburuk kondisi para korban. “Serangan udara mengkhawatirkan, mengejutkan, dan harus segera dihentikan. Fokusnya harus pada pemulihan kemanusiaan,” ujar Shamdasani kepada wartawan di Jenewa.
Pembatasan akses bantuan ini mempersulit upaya penyelamatan serta distribusi pasokan makanan, obat-obatan, dan perlindungan bagi ribuan korban yang terlantar. Banyak pihak internasional mendesak Myanmar untuk segera membuka akses bantuan tanpa syarat demi menyelamatkan lebih banyak nyawa.
Di tengah krisis yang melanda negaranya, pemimpin pemerintahan militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, kembali ke ibu kota Naypyitaw setelah melakukan kunjungan luar negeri yang jarang terjadi. Ia menghadiri pertemuan puncak negara-negara Asia Selatan dan Tenggara di Bangkok, Thailand.
Dalam pertemuan tersebut, Min Aung Hlaing mengadakan pertemuan terpisah dengan para pemimpin dari Thailand, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan India. Pertemuan ini diyakini berkaitan dengan upaya Myanmar mencari dukungan internasional di tengah kritik keras atas penanganan bencana dan pembatasan bantuan kemanusiaan.
Namun, upaya diplomasi ini justru memicu kritik lebih lanjut, karena dianggap tidak mengutamakan penyelesaian krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung.
“Baca Juga : Bocah 10 Tahun Selamat Usai 3 Hari Terombang-ambing di Laut”
Jenderal Senior Min Aung Hlaing menegaskan kembali kepada Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa junta Myanmar tetap berkomitmen mengadakan pemilihan umum yang “bebas dan adil” pada bulan Desember mendatang. Pernyataan tersebut disampaikan selama pertemuan bilateral di sela-sela pertemuan puncak negara-negara Asia Selatan dan Tenggara di Bangkok, Thailand, menurut laporan media pemerintah Myanmar.
Namun, Modi menekankan pentingnya menciptakan kondisi yang aman dan damai bagi seluruh rakyat Myanmar. Ia menyerukan agar gencatan senjata yang diterapkan pascagempa dijadikan permanen demi kestabilan negara tersebut. Modi juga menekankan bahwa pemilu yang akan diselenggarakan harus “inklusif dan kredibel” agar diakui oleh komunitas internasional. Pernyataan ini disampaikan oleh juru bicara urusan luar negeri India pada Jumat (4/4/2025).
Para kritikus internasional menganggap rencana pemilihan umum tersebut hanya sebagai upaya junta mempertahankan kekuasaan melalui proksi. Mereka menyebut pemilu yang akan digelar tidak lebih dari sandiwara politik untuk memperkuat legitimasi militer di tengah krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung.
Sejak militer Myanmar menggulingkan pemerintahan sipil terpilih yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi pada 2021. Situasi di negara tersebut terus memburuk. Junta militer berjuang keras menguasai negara yang kini terjebak dalam konflik berkepanjangan. Kudeta tersebut telah menghancurkan ekonomi Myanmar dan merusak layanan dasar, termasuk sistem perawatan kesehatan yang semakin tidak berfungsi.
Gempa bumi besar yang terjadi pada 28 Maret semakin memperburuk kondisi negara yang sudah terpuruk. Laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa perang saudara yang berlangsung setelah kudeta telah mengakibatkan lebih dari 3 juta orang terpaksa mengungsi. Situasi ini juga menyebabkan krisis pangan yang meluas, dengan lebih dari sepertiga populasi Myanmar kini bergantung pada bantuan kemanusiaan.
Organisasi internasional terus menyerukan agar militer Myanmar menghentikan kekerasan dan mengutamakan bantuan bagi korban gempa serta pengungsi akibat konflik bersenjata.
“Baca Juga : AS Kerahkan Kekuatan Militer di Diego Garcia, Iran Waspada”
